Dewan Rudy Soroti Lemahnya Penegakan Perda di Kota Bekasi

Sabtu, 15 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heriansyah

Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heriansyah

Kanalbekasi.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyoroti masih lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kota Bekasi. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Fakta Hukum Indonesia yang dipandu oleh Indah Purnamasari bersama kameramen Bang Pede, Kamis (23/10/2025).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa penegakan Perda di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. “Masalah utama ada pada kurangnya sosialisasi, keterbatasan personel Satpol PP, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal,” ujar Rudy saat ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi.

Ia juga menilai lemahnya sanksi bagi pelanggar, adanya intervensi dalam pelaksanaan hukum, dan tumpang tindih regulasi turut membuat penerapan Perda menjadi tidak efektif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Perda juga menjadi perhatian Komisi I.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rudy mendorong pemerintah daerah memperkuat sosialisasi, menambah jumlah anggota Satpol PP, dan membentuk forum koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan Perda lebih sinkron. Ia juga menilai perlu adanya revisi terhadap Perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat,” tegasnya.

Rudy turut mengajak masyarakat agar lebih berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta mendukung program pembangunan daerah.

“Jangan hanya mengkritik, tapi mari kita bersama-sama memberi solusi, menjaga aset kota, dan menciptakan Bekasi yang aman, nyaman, serta maju,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan serta menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang layak huni dan berdaya saing. (adv)

 

Berita Terkait

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎
Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati
Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”
Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan
Belum Ada Dana, Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota Tetap Direncanakan
Dukung Program Jumat Tanpa BBM, Ketua DPRD Kota Bekai Pilih Naik Transportasi Umum
Enam Bulan Berjalan, Kasus TSK Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Belum Ditahan
PTMP Sabet Tiga Penghargaan, Warga Tunggu Dampak Nyata ke Kota Bekasi

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 22:19 WIB

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎

Kamis, 16 April 2026 - 17:28 WIB

Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati

Kamis, 16 April 2026 - 14:46 WIB

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”

Kamis, 16 April 2026 - 12:10 WIB

Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan

Rabu, 15 April 2026 - 17:10 WIB

Belum Ada Dana, Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota Tetap Direncanakan

Berita Terbaru