KanalBekasi.com – Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun checks and balances dan memperkuat partisipasi warga. Hal tersebut di katakannya ketika menghadiri kongres Persatuan Wartawan Indonesia XXIV di The Sunan Hotel, Solo Jumat,(28/9).
Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, Jokowi menegaskan, bahwa kebebasan pers menjadi hal yang utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.
“Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” seperti di rilis biro setpres, Sabtu (29/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden menekankan, jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya.
“Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalani profesinya,” tegas Presiden Jokowi.
Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi meminta, terutama kepada pemilik media agar kesejahteraan wartawan betul-betul diperhatikan.
“Ini penting. Profesi manapun memang ketika meningkat profesionalitasnya maka meski meningkat juga kesejahteraannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak anggota PWI dan para wartawan umumnya untuk bersama-sama membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.
“Bersama-sama kita menjaga agar rakyat jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” terangnya
Kepala Negara mengingatkan, bahwa pilihan kebangsaan hanya satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, dan dipertahankan.
Kritik Media Sosial
Sebelumnya Jokowi sempat menyindir kehadiran media sosial, yang menurutnya menjadikan setiap warga negara bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pemred (pemimpin redaksi).
“Rapat redaksi yang tertata kini digantikan dengan peran media sosial. Jempol menjadi pemred medsos,” ucap Presiden Jokowi.
Namun seiring dengan itu, Jokowi menyampaikan munculnya tantangan lain di tengah maraknya media sosial yaitu munculnya hoax, kabar bohong, berita palsu.
Presiden meyakini, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang transparan, dan pemerintahan yang akuntabel.
Mengenai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi, Presiden Jokowi menilai sebagai sesuatu yang wajar, karena dengan kritik pemerintah akan bisa memperbaiki, bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.
Namun Presiden menegaskan, bahwa kritik berbeda dengan fitnah, berbeda dengan provokasi, sangat beda sekali. Kepala Negara menambahkan bahwa kritik juga bukan mencari-cari kesalahan.
“Kritik apalagi, berbeda sekali dengan nyinyir, beda,” tegas Presiden Jokowi.(sgr)
