Rekomendasi Pansus 31 DPRD Soal Kartu Sehat Ditolak Fraksi Golkar

Kamis, 16 Mei 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fraksi Golkar menolak intergrasi kartu sehat (KS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Fraksi Golkar menolak intergrasi kartu sehat (KS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

KanalBekasi.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menolak rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi, dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, pada Rabu (16/05).

Penolakan itu terkait pengintegrasian program kartu sehat Bekasi ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Komarudin, salah satu Anggota Fraksi Golkar  dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, mengatakan pengintegrasian tersebut, belum saatnya dilakukan, mengingat kartu sehat masih dibutuhkan oleh masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menurut kami pengintegrasian kartu sehat tidak dulu dilakukan, mengingat efektifitas penggunaannya sudah sangat cepat dan efisiensi anggarannya juga luar biasa,” ungkap Komarudin, saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna.

Baca Juga: Warga Pengguna Kartu Sehat Keluhkan Prosedur yang Rumit dan Berbelit

Dalam Rapat Paripurna kali itu, sikap berlawanan disampaikan Heri Purnomi yang merupakan anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia mendukung rekomendasi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi.

“Padahal dalam catatan DPRD, LHP BPK Tahun 2017 sudah menemukan kelemahan fatal penyelenggaraan kartu sehat terkait penyelenggaraan pembiayaannya”, ujar Heri Purnomo.

Baca Juga: Kartu Sehat Dinilai Program Tidak Efektif

Lebih lanjut dikatakan Heri, PKS menyoroti overbudgeting anggaran kartu sehat yang semula dianggarkan sebesar Rp 175 miliar, lalu membengkak menjadi Rp 420 miliar.

“Bahkan perubahan kebijakan Wali Kota terkait peruntukkan kartu sehat dari warga miskin menjadi seluruh warga Kota Bekasi telah menciptakan resiko baru, yaitu dobel anggaran kepesertaan kartu sehat dengan sistem kepesertaan BPJS”, tandasnya.

Untuk diketahui, Chairoman Joewono Putro, merupakan Ketua Pansus 31 DPRD Kota Bekasi. Pengintegrasian kartu sehat ke dalam BPJS menurut Fraksi PKS akan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.(ael)

Berita Terkait

PBB Naik Tak Wajar, Warga Bekasi Pertanyakan Transparansi Data Pajak
Anggota Komisi IV Soroti Pengangkatan Kepsek Definitif, Sedangkan Kadisdik Masih Plt
Kasus Perundungan di SDN. Jatimekar III, Plt. Kadisdik Soroti Lemahnya Pengawasan
Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati
El Nino Bikin Cuaca Kemarau Terasa Lebih Panas
Sinergi Kecamatan Jatiasih – Kejaksaan: Pastikan Tata Kelola Anggaran ‘RW Keren’ Akuntabel dan Transparan
Pemerintah Genjot 30 Ribu Kopdes Merah Putih, Prioritaskan Desa, Kota Terkendala Lahan
Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Diisi Plt, 10 Nama Kandidat Masuk Seleksi Pusat

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 22:07 WIB

PBB Naik Tak Wajar, Warga Bekasi Pertanyakan Transparansi Data Pajak

Jumat, 17 April 2026 - 17:07 WIB

Anggota Komisi IV Soroti Pengangkatan Kepsek Definitif, Sedangkan Kadisdik Masih Plt

Kamis, 16 April 2026 - 23:41 WIB

Kasus Perundungan di SDN. Jatimekar III, Plt. Kadisdik Soroti Lemahnya Pengawasan

Kamis, 16 April 2026 - 17:28 WIB

Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati

Kamis, 16 April 2026 - 14:13 WIB

El Nino Bikin Cuaca Kemarau Terasa Lebih Panas

Berita Terbaru

HEADLINE

Tiga Jenis Produk BBM Naik Gila-gilaan

Sabtu, 18 Apr 2026 - 14:11 WIB