KanalBekasi.com – Perusahaan swasta atau Penyaluran Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dilarang melaksanakan perekrutan calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Calon pekerja migran tersebut saat ini harus mendaftar sendiri ke Dinas Tenaga Kerja. Selain harus memberikan informasi sebenar-benarnya tentang kondisi tempat kerja, dinas harus memberikan binaan kepada calon sebelum berangkat.
Baca Juga: 14.400 Orang Tertipu Penyalur Tenaga Kerja Bodong
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriadi mengatakan sesuai undang-undang tersebut, perekrutan pekerja migran nanti akan dilakukan pemerintah. Ade menyatakan, dalam perekrutan tersebut nanti akan berbasis digital seperti halnya proses perekaman e-KTP,
Perusahaan penempatan di negara bersangkutan akan melihat data lengkap para calon pekerja migran yang terdapat dalam sistem navigasi tersebut.
“Semua pakai digital kemudian nanti masuk dalam sistem dan cara seperti ini untuk menghilangkan perusahaan penempatan tenaga kerja yang ilegal,” kata Ade, Minggu (13/10)
Ia menambahkan, dengan aturan ini, perusahaan penempatan dan juga perusahaan yang ada di luar negeri sebagai user, mereka akan melihat di sistem yang ada.
“Dalam sistem tersebut user bisa melihat data, by photo, by name, by address, kemudian data kompetensi yang bersangkutan, sehingga di dalam sistem yang digital itu proses rekrutmen dilakukan,” imbuhnya
Sebelumnya, peran swasta sangat tinggi mulai dari perekrutan, mendidik hingga mencari job order dan penempatan. Namun saat ini yang wajib mendidik adalah pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun dalam penempatan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Dalam Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut juga berisi tentang aturan perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. (sgr)
