Soal Rotasi dan Mutasi, Plt Wali Kota Bekasi Buka Suara

  • Whatsapp
Foto: Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono

KanalBekasi.com – Mutasi dan Rotasi pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi yang sempat menjadi polemik sorotan banyak pihak, akhirnya Plt. Walokota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono buka suara.

Menurut Tri, bahwa mutasi rotasi yang dilakukan kepada pejabat struktural di Pemkot Bekasi telah sesuai ketentuan yang ada dan pihak Pemkot Bekasi sendiri lanjut Tri, telah mengantongi ijin dari Kemendagri dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Hari ini bahwa dari Kemendagri sudah ada ijin untuk melaksanakan rotasi dan mutasi, tinggal kita tunggu waktunya,” kata Plt Walikota Tri Adhianto usai kegiatan di kantor Pemkot Bekasi, Selasa (17/5).

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi hanya akan diberlakukan kepada pejabat ditingkat eselon tiga dan empat.

Sedangkan, rotasi dan mutasi sejumlah nama pejabat eselon dua yang sempat beredar di tengah masyarakat kata Tri, merupakan daftar nama yang mengikuti uji kompetensi.

Nico Anggap Kebijakannya Mutasi Rotasi Plt Wali Kota Bekasi Ilegal

“Eselon tiga, empat. Eselon dua kan baru uji kompetensi,” ujar Tri Adhianto.

Dijelaskanya, kegiatan rotasi dan mutasi adalah bagian dari pemerataan birokrasi dalam upaya penyegaran aparatur pemerintahan yang berada dilingkup Pemkot Bekasi.

“Kan kalau Plt tetap diberikan kewenangan (melakukan mutasi dan rotasi pejabat), sepanjang ada ijin yang sudah dilakukan,”ujarnya.

Sebelumnya, terkait kabar mutasi dan rotasi pejabat di Pemkot Bekasi oleh Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto diprotes banyak pihak, salah satunya termasuk Kader PDI Perjuangan yang juga Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Nico yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi bahkan menilai kebijakan yang diambil Plt Walikota Bekasi adalah Ilegal karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 dan surat Edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 2/SE/VII/2019. Karena Pelaksana tugas (Plt) memiliki wewenang yang terbatas. (boy)

Pos terkait