KanalBekasi.com – Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak akibat Covid-19menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) diperkirakan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan resesi global.
Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Dalam kertas kerja ini, kami mengestimasikan dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu proyeksi dalam studi ini adalah bahwa 1,2 juta orang di Indonesia akan terinfeksi. Dampak ekonomis juga diperkirakan akan parah. Dibandingkan dengan proyeksi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 sebesar 5%, berbagai penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi ke kisaran angka 1% sampai 4%. Kami menemukan bahwa dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020.
Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Hal tersebut terpicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi, padahal beban krisis dan pandemi belum berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika beban krisis membuncah dan pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlindungan sosial justru semakin menurun,” kata Peneliti IDEAS bidang Ekonomi Makro Askar Muhammad, dalam keterangan tertulisnya Kamis (9/12).
Askar menambahkan, pada 2020 realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN perlindungan sosial mencapai Rp 216,6 triliun, maka APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp 184,5 triliun. Terkini, pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp 153,7 triliun.
“Anggaran perlindungan sosial berperan penting dalam menopang keluarga miskin yang terdampak keras oleh pandemi,” lanjutnya. Ia menilai, pemerintah terlihat berupaya keras memulihkan perekonomian seiring berakhirnya gelombang kedua yang berpuncak pada Juli 2021 yang lalu. Pembukaan hampir seluruh aktivitas sosial ekonomi, termasuk sekolah dan ajang olahraga, diharapkan akan kembali mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun arah pemulihan ke depan, selain diliputi ketidakpastian tinggi, juga diyakini berpotensi tidak inklusif.
“Pemulihan pasca pandemi akan ideal ketika semua sektor tumbuh dengan kecepatan yang sama, sehingga manfaat pertumbuhan akan dirasakan secara merata,” tutur dia. Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2023 Menurutnya selama pandemi kelas menengah mengalami kejatuhan pengeluaran per kapita paling dalam seiring kejatuhan sektor formal modern.
“Pemulihan ekonomi pasca pandemi secara ironis memiliki tendensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar yaitu si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin,” ucap dia.
Pola pemulihan yang umum dikenal dengan K-shape ini, terjadi karena pemulihan didominasi sektor tertentu yang hanya menguntungkan kelas atas.
“Dengan K-shape recovery, kami memproyeksikan pertumbuhan pengeluaran per kapita ke depan akan lebih didominasi kelas menengah-atas, sedangkan kelas menengah-bawah hanya akan tumbuh moderat-rendah,” ujarnya.
Askar menambahkan, implikasi dari semua itu adalah penanggulangan kemiskinan pasca pandemi akan berjalan lebih lambat. Menurutnya, pemulihan K-shape berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi di masa depan seiring meningkatnya kesenjangan. Secara umum, kelas atas memiliki rasio tabungan terhadap pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelas bawah. Sejak pandemi, terlihat pola yang konsisten, rasio tabungan kelas atas meningkat tajam dan rasio tabungan kelas bawah semakin terpuruk.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfamenjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.
“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.
“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 – 5,4 persen,” imbuhnya
Mengingat peningkatan aktivitas masyarakat dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi, Suharso berharap perekonomian kembali dalam situasi normal sebelum pandemi. Di sisi lain untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen, investasi juga diharapkan didorong tumbuh tinggi tahun 2023. Dia menegaskan, dari sisi lapangan usaha sektor industri pengolahan diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 industri prioritas, makanan dan minuman, tekstil, dunia otomotif, farmasi dan alat kesehatan juga program industri hijau serta perluasan penerapan industri 4.0.
Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 untuk perlindungan sosial telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, rasio angka kemiskinan di September 2020 di angka 10,19 persen dan turun menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71 persen. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).
Kementerian keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan, terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pencairan dana APBN, dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) melalui modernisasi digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran. Dengan adanya kemunculan angka kemiskinana di Indonesia ini sangat berdampak bagi sebagaian banyak masyarakat Indonesia, Kemiskinan merupakan masalah rumit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain, seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, salah satunya memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.
Intan Suci Kp
S1 Digital Public Relations, Telkom University
