Instruksi KCD Wilayah III, Kepala SMA dan SMK Negeri Tidak Boleh Lakukan Pungutan

  • Whatsapp
Foto: Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono.

KanalBekasi.com – Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat, Asep Sudarsono menginstruksikan kepada seluruh Kepala SMA dan SMK negeri di kota dan kabupaten Bekasi, tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun sebelum Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 tentang Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dikeluarkan.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala SMA dan SMK negeri di kota dan kabupaten bekasi, tidak boleh melakukan pungutan apapun dan dalam bentuk apapun sebelum pergub nomor 43 tentang BOPD dikeluarkan. Jika ada yang melakukan itu, bisa melaporkan langsungĀ  ke KCD Wilayah III Jabar,” tegas Asep saat melakukan sosialisasi di Kantor Dewan Pendidikan Kota Bekasi, di Jalan Mangga Raya, Perumnas I Bekasi, Kamis (9/6).

Salah satu persoalan yang kerap muncul ketika memasuki tahun ajaran baru di satuan pendidikan adalah pungutan. Banyak orangtua murid mengeluh tentang pungutan ketika anaknya dinyatakan diterima disekolah tujuan. Padahal, salah satu tujuan orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, karena biaya pendidikan gratis.

Pengamat Pendidikan Soroti Pungutan Uang Gedung SMA dan SMK Negeri

Menurut Asep bahwa sampai saat ini tidak ada larangan yang mengatur peran serta masyarakat dalam membantu membangun pendidikan.
Hanya saja sambung Asep, mekanisme sumbangan yang dilakukan pihak sekolah perlu dirubah. Musyawarah bersama orangtua murid harus dilakukan dan di perkuat dengan berita acara.

Selain itu, sumbangan di sekolah sejatinya juga tidak bersifat mengikat atau memaksa, dan menggratiskan bagi siswa tidak mampu di sekolah tersebut.
Selain iut, Asep juga minta bantuan Dewan Pendidikan untuk ikut membantu melakukan sosialisasi melalui Komite Sekolah.

Diminta Pungutan Ambil Ijazah? Laporkan Disini

“Tidak ada larangan dan memperbolehkan melakukan sumbangan di satuan pendidikan. Karena sumber pembiayaan pendidikan itu berasal dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan dasar gratis, tapi pendidikan menengah tidak disebutkan. Kedua, didalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan disebutkan bahwa standar biaya pendidikan bersumber pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. di permendikbud nomor 75 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta unntuk membangun pendidikan. Pergub nomor 43 tentang BOPD, disebutkan bahwa BOPD dikhususkan untuk membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu secara bertahap,” papar Asep.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK, Dewan Pendidikan, Ariyanto Hendrata mengapresiasi langkah preventif Kepala KCD Wilayah III Proviinsi Jawa Barat, meminimalisir terjadinya pungutan di satuan pendidikan.

Diungkapkan Ariyanto bahwa selama ini banyak laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Pendidikan, terkait pungutan di sekolah. Bahkan, laporan masyarakat tersebut, biasanya banyak diterima pada awal masuk tahun ajaran baru.

Karena itu, sebagai lembaga independen, Dewan Pendidikan langsung menindak lanjuti laporan tersebut, sekaligus juga memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait pungutan yang dimaksud.

“Kami mengapresiasi langkah preventif Kepala KCD Wilayah III, yang telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala SMA/SMK negeri di kota dan kabupaten Bekasi, agar tidak melakukan pungutan sebelum Pergub nomor 43 soal Bantuan Opersional Pendidikan Daerah (BOPD) dikeluarkan. Jika pungutan di sekolah tidak ada payung hukumnya, maka itu masuk dalam kategori pungli (pungutan liar). Akibatnya, ada sanksi hukum bagi pelaku pungli tersebut.” tegas Ariyanto. (boy)

 

 

Pos terkait