Polemik Cuti 6 Bulan RUU KIA: Pro Kontra Msyarakat

  • Whatsapp
Ilustrasi

KanalBekasi.com – Permasalahan mengenai wanita karir atau ibu rumah tangga masih menjadi obrolan hangat di negeri kita tercinta, tepatnya Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa wanita memiliki kodrat sebagai ibu rumah tangga dan tak perlu menunjang pendidikan yang tinggi apalagi untuk berkarir. Wanita bertugas mengurus rumah, menjaga anak, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya.

Teori feminism menyebutkan bahwa feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria. Oleh karena itu, banyak wanita yang tetap berkarir untuk mewujudkan berbagai mimpinya ataupun karena keadaan yang mendesak.

Kini, permasalahannya yaitu bagaimanakah cuti yang diberikan kepada wanita-wanita yang hamil di masa kerjanya itu? Cuti melahirkan merupakan hak pekerja perempuan sebagai ibu, ibu sendiri yaitu sebagai perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak dalam Pasal 1 ayat 3. Cuti melahirkan ini awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Di UU tersebut ditetapkan durasi waktu cuti hanya 3 bulan.

Fraksi PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada bulan Desember 2019. Pengusulan ini dilakukan untuk menurunkan stunting dan memajukan keterlibatan perempuan di ruang publik. DPR akan membahas lebih langsung RUU KIA dan menjadikannya prioritas. Tujuan pembahasan ulang mengenai permasalahan ini untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Dikutip dari Liputan6, Puan mengatakan pada Senin (13/6)

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan

Menurut Puan, RUU KIA akan menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang harus diupayakan oleh berbagai pihak baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemenuhan ini atas kebutuhan dasar ibu dan anak. Masa-masa kehidupan yang penting bagi anak adalah masa 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), Ibu harus melakukannya dengan maksimal.

Masa krusial ini dapat mengakibatkan pertumbuhan fisik maupun kecerdasan yang tidak maksimal. Ibu harus melakukan pemberian ASI (Air Susu Ibu) dalam waktu yang cukup. Pada aturan awalnya yang hanya memberikan 1,5 cuti sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan membuat proses menghasihi atau memberikan ASI kurang waktu.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mengatur minimal pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan dan apabila ibu bekerja mengalami keguguran selama 1,5 bulan. Hal lain yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) antara lain tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap mendapat jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Ibu hamil akan mendapat gaji penuh selama 3 bulan pertama kemudian bulan selanjutnya mendapat sebanyak 70 persen. Masyarakat menanggapi peristiwa ini dengan berbagai pendapat, ada yang pro dan ada juga yang kontra.

“Terimakasih kepada anggota dewan yang menginisasi ini. Salut,” komentar warganet “Concern saya sih.

Perusahaan mana yang kuat menanggung cuti berbayar selam 6 bulan, Namanya perusahaan kanharus profitable. Jadi mau gak mau pemerintah harus ikut peran disini, paling make sense ya subsidi. Alokasi subsidi ya dari mana duitnya kalaU nggak naikin pajak plus korupsi harus diberantas di sini. Kalua targetnya seperti negara-negara Skandinavia yang bikin program kayak gini, mereka saja rata-rata pajaknya tinggi.”

“Wahhh, berpotensi perusahaan akan lebih suka memperkerjakan karyawan cowok deh. Karena kalo cewek beresiko ke profuktifitas. Atau bisa juga berpotensi ke “pemaksaan” syarat untuk bersedia tidak hamil selama masa kerja tertentu,” komentar warganet lainnya.

Dalam sudut pandang medis itu sendiri, memberikan cuti 6 bulan baik untuk pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi. Namun, cuti yang terlalu panjang juga tidak baik karena mereka tidak dengan mudah masuk kembali. Menurut penulis, pemberian cuti yang lebih panjang ini sangat baik mengingat kebutuhan istirahat seorang Ibu setelah mengandung dan melahirkan. Mengingat kebutuhan anak yang juga perlu diperhatikan diberikan ASI secara eksklusif oleh sang Ibu.

Namun, bila perusahaan tidak diberikan subsidi dana untuk melakukan cuti berbayar ini maka perusahaan akan banyak menerima pekerja lelaki. Atau berusaha mengakali kebijakan ini. Contohnya dengan surat kontrak untuk tidak hamil dalam jangka waktu tertentu atau pemutusan kontrak kerja apabila pekerja perempuan hamil. Persoalan seperti ini tentunya akan memberikan pro dan kontra. Pemerintah sudah semestinya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakannya. Baik itu laki[1]laki atau perempuan, baik itu perusahaan besar maupun UMKM. Pemerintah harus membuat kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Bella K Aprilia

S1 Digital Public Relations, Telkom University

Pos terkait