KanalBekasi.com – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan Pemerintah menyediakan anggaran bagi ibu rumah tangga yang ingin mengajukan pinjaman lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dana yang disiapkan mencapai Rp 12 triliun. Pinjaman itu diberikan tanpa bunga sampai akhir tahun ini. Langkah tersebut diambil guna memberikan keringanan usaha bagi masyarakat ditengah penyebaran pandemi.
Baca Juga: Corona Berdampak 1,5 Juta Karyawan Kena PHK dan 51 Ribu Perusahaan Tutup
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bunga kredit yang diterima adalah 0 persen hingga akhir tahun, dengan demikian, setelah lewat tahun 2020 nantinya peminjam akan dikenakan suku bunga 6 persen atau setara suku bunga KUR,” kata Iskandar, Jum’at (14/8)
Selain ibu rumah tangga, kata Iskandar, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) juga bisa memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Kendati begitu, ada syarat yang wajib dipenuhi, yakni harus punya usaha yang sudah berjalan enam bulan.
“Lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan,” ucapnya.
Iskandar mengatakan, latar belakang munculnya KUR bunga 0% tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo supaya anggaran dapat diperuntukan bagi yang lebih produktif dengan pinjaman antara Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta dengan bunga 0 persen.
“Adapun persyaratan utama penerima KUR cukup mudah yang penting punya usaha mikro. Dengan skema baru tersebut, pemerintah menanggung bunga kredit sebesar 19 persen hingga Desember 2020,” terangnya
Berdasarkan data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal yang dirumahkan mencapai 1.058.284 pekerja dan yang di-PHK sebanyak 380.221 orang pekerja. Sedangkan pekerja informal yang terkena dampak, dirumahkan dan PHK mencapai 318.959 orang, sehingga totalnya ada 1.757.464 orang dirumahkan dan PHK. Sedangkan versi Kadin Indonesia jumlahnya sudah mencapai 6-7 juta pekerja.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut, sejauh ini angka pekerja yang dirumahkan dan di PHK sudah mencapai 6,4 juta orang. Dia mengakui angka itu sedikit berbeda dengan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan yang hanya 2,8 juta orang yang dirumahkan dan PHK.(sgr)
