OJK akan Tertibkan Gadai Swasta Tidak Berizin

KanalBekasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menertibkan perusahaan gadai swasta sebelum 29 Juli 2019. OJK menghimbau perusahaan gadai yang sedang marak ini memiliki legalitas dan menaati aturan.

Melalui siaran pers yang diterima, Selasa (9/7), OJK mengatakan kewajiban pengajuan izin usaha ini juga untuk mencegah dimanfaatkannya usaha pergadaian sebagai sarana melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.⁣

Baca Juga: Waspada Investasi, OJK: Ada 233 Perusahaan Investasi Illegal

Sesuai Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang pelaku usaha pergadaian, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan tujuan menciptakan industri pergadaian yang sehat & perlindungan bagi konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan pelaku usaha gadai swasta untuk mengajukan izin usaha ke OJK paling telat 29 Juli 2019.

OJK menyikapi hal tersebut guna menanggapi maraknya usaha gadai yang muncul di tengah-tengah masyarakat namun berdampak kerugian bagi masyarakat. OJK telah mengeluarkan peraturan terkait Usaha Pergadaian yang bertujuan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Perusahaan Pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero), serta perusahaan pergadaian swasta. Hingga Mei 2019, terdapat penambahan 26 pelaku usaha pergadaian yang mendapatkan izin usaha dari OJK dan 72 pelaku usaha pergadaian yang mendapatkan tanda bukti terdaftar.

OJK juga meminta masyarakat berhati-hati menyikapi keberadaan pergadaian swasta. Menurut OJK ada konsekuensi yang harus diterima konsumen bila bertransaksi di pergadaian yang tidak berizin diantaranya:

1. Outlet/tempat usaha tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai;
2. Penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi;
3. Suku bunga yang dikenakan nilainya tinggi;
4. Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang gadai tidak transparan dan dikembalikan kepada konsumen;
5. Barang jaminan gadai tidak asuransikan;
6. Surat Bukti Gadai tidak terstandar dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian; dan
7. Tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari otoritas yang berwenang (OJK).

OJK menghimbau masyarakat bila menemui usaha atau perusahaan pergadaian swasta  dengan ciri-ciri di atas, segera laporkan ke Kontak OJK 157 atau dapat mengujungi website www.ojk.go.id.(sgr)