Daya Tampung Ruang Kelas Terbatas, Masyarakat Tidak Berpikir Negeri Minded

  • Whatsapp
Foto: Ketua Bidang Pendidikan SMA/SMK Dewan Pendidikan Pendidikan Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, saat mengikuti sosialisasi PPDB online.

KanalBekasi.com – Ketua Bidang Pendidikan SMA/SMK Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengimbau masyarakat tidak berpikir negeri-minded. Karena, biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta akan di gratiskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Bagi seluruh calon peserta didik yang nantinya tidak tertampung di SMA/SMK negeri, tidak perlu khawatir lagi, karena pemerintah provinsi jawa barat akan mengratiskan biaya pendidikannya. Sekolah swasta nantinya tinggal mendata siswa tidak mampu dan akan dilakukan MoU langsung dengan Pemprov Jawa Barat,” ungkap Ariyanto Hendrata, Jumat (10/6).

Bacaan Lainnya

Keaslian Berkas Calon Peserta Didik Tidak Ditentukan Sekolah

Menurut Ariyanto, selama ini banyak ditemui fenomena oknum orangtua murid yang melakukan cara apapun agar bisa masuk sekolah negeri. Hal ini tentu kurang baik, karena jika terus memaksa kehendaknya, maka akan berdampak pada kapasitas ruang kelas sekolah negeri yang terbatas.

Bentuk dukungan masyarakat melalui sekolah swasta, pemerintah provinsi Jawa Barat kini telah menyiapkan anggaran biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.

Lebih jauh dikatakan Ariyanto, kebijakan Pemprov Jabar menggratiskan siswa tidak mampu di SMA dan SMK swasta, juga harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikannya.

Instruksi KCD Wilayah III, Kepala SMA dan SMK Negeri Tidak Boleh Lakukan Pungutan

Selama ini, pihak yayasan dinilai kurang memperhatikan fasilitas layanan pendidikan. Hal itu berdampak terhadap menurunnya jumlah peserta didik yang mendaftar ke sekolah swasta setiap tahun.

“Tidak sedikit sekolah swasta yang fasilitas layanan pendidikannya menurun. Saya berharap, kebijakan pemerintah jawa barat yang akan membiayai seluruh siswa tidak mampu di sekolah swasta dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Dan pemerintah pusat maupun daerah juga diharapkan tidak membedakan perlakuannuya terhadap sekolah negeri dan swasta ,” tandas Ariyanto. (boy)

Pos terkait