KanalBekasi.com – Dewan Pendidikan mengajak seluruh stakeholder masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan PPDB online tahun ajaran 2022-2023.
Karena itu, Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, diharapkan mampu mengimplementasikan hajat tahunan ini sesuai regulasi dan sistem yang telah disepakati bersama.
“Karena sebagus atau secanggih apapun sistem PPDB, jika tidak ada komitmen untuk melaksanakannya, maka terlihat sia-sia saja. Dan kerap akan muncul persoalan dilapangan,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie, Rabu (8/6) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Pendidikan Buka Layanan Pengaduan PPDB Online
Ali mengungkapkan, Dinas Pendidikan sebenarnya pernah berhasil menerapkan PPDB online 100 persen pada tahun 2013 lalu. Saat itu, Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder sepakat untuk mensukseskan pelaksanaan PPDB online tanpa dinodai oleh oknum yang memaksakan kehendaknya.
Bahkan, lanjut Ali, melalui sistem PPDB online 100 persen tersebut, Pemkot Bekasi akhirnya menjadi pilot project penerimaan siswa baru oleh daerah-daerah lain di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat.
Disdik Diminta Sajikan Data Ril Jumlah Rombel Sesuai Sekolah
“Kalau semua sepakat (eksekutif dan legislatif,red) ingin mensukseskan PPDB online SD dan SMP di Kota Bekasi, maka harus dimulai dulu dari pihak penyelenggaranya yakni Dinas Pendidikan. Mau tidak berkomitmen supaya PPDB tahun ini sesuai regulasi dan sistem yang telah dibuat,” beber Ali.
Namun, sebaliknya kata Ali, apabila pelaksanaan PPDB online tidak sesuai sistem dan regulasi yang telah disepakati, maka berdampak pada jumlah tenaga pendidik dan kapasitas ruang kelas di satuan pendidikan yang terbatas. Karena, jika, penambahan rombel dipaksanakan tentunya Pemkot Bekasi, harus menambah jumlah tenaga pendidik dan ruang kelas di sekolah.
“Hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan dewan pendidikan terhadap pelaksanaan PPDB online setiap tahunnya, maka salah satu persoalan yang timbul adalah keterbatasan jumlah guru di sekolah. Karena saat ini kota bekasi masih kekurangan banyak guru. Selain itu, jumlah daya tampung kelas di sekolah juga harus ditambah lagi untuk bisa mengakomodir jumlah calon peserta didik,” ujarnya.
Dewan Pendidikan sebagai lembaga independen, akan ikut berpartisipasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PPDB jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
“Jika dalam pelaksanaan PPDB online ditemukan persoalan, maka Dewan Pendidikan akan merekomendasikan kepada kepala daerah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan keputusan,” katanya.
“Dewan Pendidikan juga akan membantu Disdik membuat layanan pengaduan bagi masyarakat yang kesulitan mendapat informasi PPDB online,” tandas Ali. (boy)
